Sekolah Gratis? Solusi? Apa ilusi?

selamat pagi,
oke mungkin saya hanya pelajar tingkat SMA yang masih terlalu dini mengetahui atau berkomentar tentang "SOLUSI SEKOLAH GRATIS".

well, bagi pemerintah kita memang kedengarannya SOLUSI,
Audience : (hah? solusi? preeeetttt)

SOLUSI ya? menurut saya tidak , jangan di tanya kenapa, anda bisa melihat sendiri gimana buruknya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang, yang seharusnya milik mereka yang putus sekolah kini tinggal sebuah tetesan air mata.
ya buktinya , kenapa banyak gelandangan atau pun anak kecil yang masih berada di bak sampah?
apa karena kurangnya sosialisasi? atau apalah?

pernah saya mendengar cerita dari teman saya yang sekolahnya pernah ada baliho besar yang tertulis di atas gapura sekolahnya, yang bertuliskan "SEKOLAH GRATIS BAGI YANG TIDAK MAMPU".
ya ya ya? apa yang terjadi? ketika gelandangan itu masuk ? (simak) :

Gelandangan : permisi pak , apa betul orang seperti saya bisa mendapat sekolah gratis?

seorang     : apa motivasi mu sekolah?

Gelandangan : saya supaya ingin membanggakan orang tua saya pak

seorang     : oke, kamu masuk dan urus - surat"nya dulu

tetapi apa? setelah beberapa bulan kemudian, Gelandangan tersebut tidak boleh mengikuti ulangan umum di akibatkan karena tidak membayar uang ini itu, yang menyebabkan dia kembali ke dunia lamanya .
SOLUSI??

saya sempat menggelengkan kebala ketika membaca opini dari harian pelita edisi 18 desember 2011
, klik >>

Akhir-akhir ini pemerintah sedang banter-banternya mengampanyekan program sekolah gratis. Alih-alih sebagai penunjang kesuksesan wajib belajar sembilan tahun untuk jenjang SD dan SMP negeri, kecuali program sekolah berstandar internasional (SBI) dan sekolah rintisan berstandar internasional (SRBI).
Berbagai media baik cetak maupun elektronik telah dimanfaatkan guna sosialisasi ke pada khlayak umum (masyarakat). Tentu wacana sekolah gratis telah mampu membuat masyarakat Indonesia sedikit lega karena salah satu impian yang sedang dinantinya.
Namun, persoalannya adalah apakah program ini benar-benar akan dapat terejawantahkan pada tingkat sosial hingga membuat kalangan masyarakat kecil juga dapat menikmatinya? Lantas, bagaimana eksistensi sekolah gratis di tengah kegencaran rencana pemerintah menginternasionalkan sekolah-sekolah di Indonesia!?
Diakui atau tidak, wacana sekolah gratis merupakan batu loncatan besar dari Depdiknas, setelah ia diguyur dana senilai Rp 62,98 triliun untuk menyukseskan wajar sembilan tahun. Sehingga, wajar dana tersebut diperkirakan mampu menggratiskan jutaan siswa SD dan SMP. Bahkan, dalam buku panduan BOS disebutkan, pada 2009 dana BOS tunai untuk SD/ SDLB di kota sebesar Rp 400.000/ siswa/ tahun, di kabupaten Rp 397.000/ siswa/ tahun. Untuk SMP/SMPLB/ SMPT di kota Rp 575.000/ siswa/tahun dan kabupaten Rp 570.000/ siswa/ tahun.
Oleh karena itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Pertama, salah satu tuntutan rakyat pada pemerintah adalah kepedulian yang besar oleh negara di dunia pendidikan. Sekolah gratis memang sudah mampu menjawab harapan rakyat itu, tapi persepsi masyarakat sepertinya juga masih gamang.
Tanpa sosialisasi yang benar, bisa jadi banyak rakyat meyakini sekolah gratis benar-benar gratis, tanpa mengeluarkan rupiah sepeser pun. Padahal yang dimaksud adalah menggratiskan seluruh biaya operasional sekolah saja. Artinya, kemungkinan siswa masih akan membayar untuk membeli buku penunjang pelajaran, les, kegiatan ekstrakulikuler, dharma wisata dan sebagainya.
Hal ini mengacu pada pernyataan menteri Pendidikan Nasional, Prof Dr Bambang Soedibyo MBA, mengatakan bahwa sekolah gratis yang dimaksud adalah pembebasan dari biaya SPP. Bukan gratis-tis menurut versi masyarakat, tapi gratis versi pemerintah. Tetap ada pembiayaan-pembiayaan pribadi, jelas Bambang. Itu artinya, biaya uang gedung, peralatan dan perlengkapan sekolah, ekstrakurikuler, ujian sekolah, bahkan praktikum pun pastinya juga tetap dibebankan.
Kedua, keresahan lain yang bakal mencuat adalah menjamurnya sekolah-sekolah yang mengajukan label SRBI dan SBI negeri maupun swasta. Logikanya, di era pendidikan yang serba cepat dan kapitalis ini, sekolah berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Predikat SRBI dan SBI dipandang prestisius.
Ketiga, menurunnya insentif yang diterima guru. Sebab pada tahun ini sekolah negeri maupun swasta dilarang memungut iuran pada siswa. Padahal, sebelumnya banyak sekolah melecut semangat para guru dengan memberikan insentif yang bersumber dari orangtua siswa.
Keempat, sekolah swasta pinggiran yang banyak diisi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mereka inilah yang perlu diperjuangkan agar benar-benar gratis. Tapi program sekolah gratis ternyata tak berlaku bagi sekolah swasta, selain hanya memberikan regulasi yang bersifat meringankan, bukan menggratiskan. Sementara yang berekonomi menengah atau atas di sekolah negeri bisa belajar gratis tanpa dipungut biaya. Ini tentu kurang memberikan keadilan.
Hanya Ilusi Belaka
Penuturan Satria Dharma, direktur The Centre for the Betterment of Education (CBE), program prestisius berupa SBI ini akan didanai oleh pemerintah pusat 50 persen, pemerintah provinsi 30 persen, dan pemerintah kabupaten/ kota 20 persen. Padahal, untuk setiap sekolah pemerintah pusat mengeluarkan Rp 300 juta setiap tahun paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam masa rintisan tersebut. Dari beberapa perincian itu, maka jumlah peserta didik akan dibatasi antara 24-30 per kelas.
Dengan begitu, SBI tidak diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan dalam ekonomi aleas masyarakat miskin. Namun sebaliknya, SBI hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang mempunyai uang banyak..
Bahkan program ini, hanya akan semakin mengerdilkan sistem pendidikan nasional sendiri. Karena, program ini pun akan semakin membuat jurang pemisah antara sekolah orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Maka berlakulah logika pasar, yang miskin semakin miskin tidak bisa merasakan sekolah impian, yang kaya semakin kaya dan bisa merasakan segalanya.
Sehingga, eksistensi sekolah gratis yang diancang oleh pemerintah hanyalah ilusi belaka bagi masyarakat miskin dan tidak akan ada artinya karena dengan sendirinya termarjinalkan. Hal ini karena, secara logika pemerintah terus mendorong sekolah-sekolah menjadi SRBI dan SBI hingga mencapai 75 persen dalam setiap provinsi. Sisa 25 persen sekolah non-SRBI dan SBI hanyalah sekolah tanpa ada gunaya, tempat buangan orang miskin tanpa fasilitas dan pengajar yang memadai.
Wacana SBI dan SRBI merupakan bukti bahwa rakyat sebagai korban operandi percobaan undang-udang yang telah dicanagkan pemerintah beberapa bulan yang lalu. Yakni, Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Karena SBI sendiri sebagai salah satu bukti ketidak adilan sosial (konspirasi sosial) dan hanya akan mengkotak-kotakkan antara yang kaya dan yang miskin.
Selain itu, hanya akan semakin mengaburkan semangat nasionalisme kebangsaan. Karena secara tidak langsung peserta didik diajak untuk melupakan budayanya sendiri melalui kurikulum yang telah didesain sedemikian rupa di SBI, kegiatan belajar mengajarnya akan menggunakan bilingual. Pada tahun pertama bahasa pengantar yang digunakan 25 persen bahasa Inggris 75 persen bahasa Indonesia. Pada tahun kedua bahasa pengantarnya masing-masing 50 persen untuk Inggris dan Indonesia. Pada tahun ketiga bahasa pengantar menggunakan 75 persen bahasa Inggris dan 25 persen bahasa Indonesia.
Padahal mengenal budaya sendiri berarti paham akan identitas diri sebagai manusia Indonesia. Ketika manusia Indonesia sudah tidak lagi mengetahui kesejarahan dalam hidupnya, maka ia akan tergilas di negeri sendiri dan melupakan budaya taruhannya adalah ruh kebangsaan akan terhanguskan.
Selama pendidikan tidak berpihak pada rakyat miskin (masih ada jurang pemisah), maka jangan berharap lahir manusia-manusia Indonesia yang bermutu, cerdas dan bernas. Maka, jalan satu-satunya, melalui revolusi pendidikan perlu segera digalakkan dengan mengubah orientasi pendidikan dari watak elitis ke demokratis yang tanpa pilih kasih.
Seyogiyanya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali terhadap wacana SBI dan SRBI sebelum mengimplementasikan lebih jauh, karena hanya akan mengkerdilkan rakyat miskin. Wallahu alam. (***)